SAMBUTAN KEPALA BAGIAN TREASURY


Salam Bahagia,

Selamat datang di website Keuangan Perbendaharaan (Treasury).

Keuangan perbendaharaan merupakan unit pendukung yang berada di bawah Wakil Rektor II dan Direktorat Keuangan. Keuangan Perbendaharaan bertanggung jawab dalam mengelola  keuangan lembaga dan memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Sesuai dengan fungsinya Bagian perbendaharaan membawahi 3 urusan yaitu Urusan Verifikasi, Urusan Cash Management, dan Urusan Perpajakan.

Ketiga urusan tersebut bekerja sesuai dengan bidang tugasnya, Urusan Verifikasi bertugas untuk memeriksa keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan pembayaran, pertanggungan atas Imprest Fund dan Panjar Kerja.  Sedangkan untuk kelancaran pembayaran seluruh transaksi keuangan yang telah difiat oleh pejabat yang berwenang serta pengajuan droping ke YPT menjadi tugas Urusan Cash Management.

Urusan Perpajakan bertugas untuk melakukan validasi data transaksi yang berpotensi pajak baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 yang diinput ke dalam sistem pajak sebagai dasar pembayaran, dan melaporkannya ke kantor pajak setiap bulan dan menerbitkan SPT Perorangan setiap awal tahun berikutnya.

Masing-masing urusan di bagian perbendaharaan saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan, dan juga saling berkoordinasi dengan unit lain dalam mendukung beberapa kegiatan unit untuk pencapaian visi dan misi Telkom University.

Terima kasih.

bu apri
Apriani Musfiroh
Kepala Bagian Perbendaharaan, Telkom University
October 2017
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

OUR SERVICES

VERIFIKASI
Bertugas untuk memeriksa keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan pembayaran, pertanggungan atas Imprest Fund dan Panjar Kerja.
CASH MANAGEMENT
Bertujuan untuk kelancaran pembayaran seluruh transaksi keuangan yang telah difiat oleh pejabat yang berwenang serta pengajuan droping ke YPT.
PERPAJAKAN
Melakukan validasi data transaksi yang berpotensi pajak baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 yang diinput ke dalam sistem pajak sebagai dasar pembayaran.

OUR NEWS